Pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dalam Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesejahteraan Hewan

83165_620“Isu kesrawan merupakan isu yang cukup strategis baik untuk skala nasional maupun internasional, dan menjadi tantangan bagi kita untuk menanganinya tidak hanya bagi kemajuan dunia peternakan dan kesehatan hewan, tetapi juga bagi pembangunan pertanian dalam arti luas”, ungkap Ahmad Djunaedi, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kewenangan kesejahteraan hewan (animal welfare) secara implisit menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah berada dibawah Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Permentan No. 60 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pertanian. Namun implementasi bidang kesejahteraan hewan juga ada pada Kementerian lainnya (Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan). Untuk itu diperlukan kesatuan langkah dan kesamaan persepsi dalam penerapan kesejahteraan hewan di semua bidang.

“Salah satu organisasi kesejahteraan dunia  yaitu World Animal Protection  telah melakukan review terhadap legislasi Indonesia terkait kesejahteraan hewan (kesrawan-red). Penilaian terhadap Animal Protection Index (API-red) telah dilakukan beberapa waktu lalu, dan hasilnya secara umum angka Protection Index Indonesia telah cukup bagus dalam arti kata Indonesia telah mempunyai dasar legislasi kesrawan yang cukup baik dan memadai”, imbuh Ahmad Djunaedi.

Lebih lanjut Ahmad Djunaedi menjelaskan,  “Namun demikian, bukan berarti kita dapat berpuas diri dengan hasil ini, melainkan kita sangat berharap banyak akan adanya strategi nasional tentang kesejahteraan hewan”.  Dengan adanya strategi nasional, maka diharapkan nantinya setiap pihak yang terlibat dan bertanggung jawab yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan akan semakin produktif menghasilkan pedoman-pedoman untuk acuan penerapan kesrawan di lapangan.

“Kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, maka peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan tersebut”, ungkap Ahmad Djunaedi.

“Identifikasi pesan kunci dan sasaran serta media komunikasi merupakan hal yang penting untuk penyampaian informasi yang berkaitan dengan program penerapan kesrawan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan”, lanjut Ahmad Djunaedi.

Oleh karena itu, perlu dipastikan setiap individu dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar melalui metoda komunikasi dan pesan kunci yang tepat. Disamping public awareness, edukasi kesrawan terhadap anak usia sekolah juga, merupakan salah satu strategi yang dianggap cukup mampu untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat tentang kesrawan karena menanamkan kepedulian kepada hewan sejak dini akan membuat mereka mempunyai kepekaan yang tinggi, hati yang lembut dan rasa kasih sayang tidak hanya kepada kesrawan tetapi juga kepada sesama manusia.

“Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesrawan merupakan lanjutan dari edukasi terhadap anak usia sekolah yang kegiatannya telah dimulai sejak tahun 2013 yaitu KIE Zoonosis dengan pembentukan dokter hewan cilik untuk anak usia sekolah dasar”, ungkap Ahmad Djunaedi.

Menurut Ahmad Djunaedi perlu disadari, bahwa sosialisasi dan edukasi haruslah dilakukan secara kontinyu dan tidak terputus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  Oleh karena itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya melaksanakan kegiatan KIE Kesrawan, yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi pembentukan kelompok siswa peduli kesejahteraan hewan pada saat mereka memasuki sekolah menengah tingkat pertama.

 

80% Bahan Baku Susu Masih Diimpor

004447500_1417854959-milk-500_0Industri pengolahan susu lokal meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada peternakan sapi perah. Lantaran bahan baku industri tersebut sebagian besar masih diimpor.Direktur Eksektif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS), Yelita Basri mengatakan ada sekitar 44 industri pengolahan susu baik skala besar dan menengah yang membutuhkan 3,8 juta ton susu perah per tahun sebagai bahan baku.

Sementara itu, saat ini ada 100 ribu peternak sapi perah yang menghasilkan 690 ribu ton susu mentah setiap tahun tiap tahun atau hanya mampu memenuhi 20 persen dari kebutuhan.”Selama ini 80 persen tergantung impor susu, sementara pasokan dari dalam negeri hanya memenuhi 20 persen-25 persen dari seluruh kebutuhan pengolah susu yang ada,” ujar Yelita di Kantor Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (12/1/2015).

Dia menjelaskan, setiap tahun produksi susu olahan tumbuh 10 persen. Namun perkembangan jumlah sapi perah di dalam negeri tidak mampu mengimbangi, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin menurun.”Populasi sapi perah sekarang sekitar 600 ribu ekor, dimana hanya 300 ribu ekor saja yang siap produksi. Dan dari jumlah itu, hanya 40 persen saja yang mampu produksi, karena ada yang sakit, ada yang sudah tua. Jadi hanya 120 ribu ekor saja yang efektif berproduksi,” tandasnya.

 

KAWAL ANTIPLAGIASI, PERGURUAN TINGGI HARUS BENTUK DEWAN ETIK

IMG_7365“Kita tidak akan segan menegakkan praktik plagiasi di perguruan tinggi, bahkan gelar Guru Besar bisa dicabut bila terbukti curang.”

Peringatan itu kembali menegas ketika Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memaparkan sambutan pada acara Seminar Nasional Plagiasi dalam Ranah Etika dan Hukum, Kamis (16/4), di Jakarta. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi praktik kecurangan akademik, persentase artikel palsu dan mencatut penelitian milik orang lain masih terus marak ditemukan. Kasus plagiat, lanjut Nasir, harus dicegah dengan lebih ketat, di antaranya yang diusulkannya adalah pembentukan majelis atau dewan etik di masing-masing perguruan tinggi.

Hadir sebagai pembicara kunci dalam seminar tersebut Jimly Asshidiqie, Adi Sulistyono, dan Widyo Pramono. Topik yang mengemuka berkaitan erat dengan ranah kode etik dan hukum atas aduan kasus-kasus plagiasi. Pasalnya, peraturan terkait plagiarisme sesungguhnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penang­gu­langan Plagiat di Perguruan Tinggi.

“Namun akademisi banyak yang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar hukum, praktik plagiasi terus terjadi,” ungkap Jimly Asshidiqie.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Supriadi Rustad mengatakan, potensi terjadinya kasus plagiat muncul saat pengajuan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan menjadi guru besar. Praktik semacam itu sangat mudah dideteksi melalui sistem dalam jaringan. Pemeriksaan berbasis laman dan teknologi informasi mestinya bisa menjadi momok bagi akademisi untuk berpikir ribuan kali ketika hendak memplagiasi. Itulah sebabnya, jika secara sistem dan teknis sudah ditanggulangi lewat penilaian berbasis online, namun masih muncul plagiasi, maka ranah hukum yang harus diperkuat.

“Sebab praktik plagiat sebelumnya kerap terjadi berulang. Sistem online ini juga menegakkan kebenar­an dan keadilan,” ujarnya. (nrs)

Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mengawal kasus plagiasi ini dengan ketat melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Dalam kajiannya nanti akan diperhatikan tolok ukur hasil karya publikasi penelitian agar berkualitas, berdaya saing, dan bersih dari plagiasi. (nrs)

sumber : http://dikti.go.id/blog/2015/04/17/kawal-antiplagiasi-perguruan-tinggi-harus-bentuk-dewan-etik/